Politik Budaya dan Politik Kebudayaan

 Di antara agama-agama yang ada di indonesia, sejauh ini islamlah yag terkuat. pemimpin politik islam harus bangga menyebut Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbayak di dunia. Hal ini menyebabkan ketajaman dan kekerasan di Indonesia. Pada periode konflik politik yang dimulai ketika masa kolonial runtuh pada tahun 1940-an, sebagai organisasi poltik yang dimobilisasi pendukung saleh dan non-jawa perpecahan agama tumbuh dan masuk dalam daerah perpolitikan nasional. Muslim militan berjuang untuk mewujudaka Negara islam setidaknya, kehadiran islam dapat menjaga komunitas mereka dalam masa depan yang sekuler atau kristenisasi.

Masa di Jawa barat, Aceh , Sulawesi, berteriak melawan otoritas pusat dalm gerakan islam untuk masa depan mereka. Di Jawa Timur pada pertengahan 1960-an para pemimpim isalm bekerja sama dengan tentara anti-pembersihan menghancurkan utopia darisekuler. Meskipun bevariasi, politik islam tidak pernah memerintahkan kreatif mayoritas sehingga hanya bisa menaggalkan apa yang di lihat menjadai musuh.

Dampak politik islam semakin efektif disebabkan persaingan di dalam terutam antara minoritas fundamentalis dari reformis  di kota-kota yang akan kembali ke Al quran dan Sunnah.

Clifford Geerts dalam studi klasik agama Jawa, mendifinisikan Abangan, Santri dan Priyayi. Ian mengidentifikasi tiga inti structural utama di Jawa dengan; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Geerts menggambarkan abangan sebagai petani di wlayah desa, santri adalah pedagang di lingkungan pasar, dan priyayi adalah pejabat di lingkungan birokrasi. Menurut geerts, abangan keagamaan bepusat pada berbagai ritual makanan dan slamatan dan sekitarnya, tradisi santri menjunjung tinggi kinerja ritual islam dan priyayi adalah pewaris varian.

Kesulitan dalam trikotomi Geerts, bahwa hal itu menggabungkan dua dimensi, status dan agama. Sedangkan di Jawa itu tetap terpisah, priyayi merupakan krlas social dan abangan sebagai orang kecil.

Islam abangan yang anti popularis elit kolonial menghantui masyarakat Jawa dan wabah penerus mereka setelah kemerdekaan. Salah satu alasan islam di Indonesia lemah, sehingga badan perwakilan ditembus oleh otorits eskutif, bahwa abangan berpengaruh pada pimpinan militar yang bertindak seolah-olah momok ini adalah nyata.

Budaya politik elit dapat memupuk keseimbangan antara komunitas budaya dan lembaga-lembaga politik seperti yang terakhir dan tidak menekan bekas berakhirnya sectarian.

BAB I

• Lembaga

Dalam sebuah lembaga multicultural, lebih atau kurangnya diwakila pemerintahan yang tegas mempengaruhi mereka. Masalah poltik kebudayaan adalah fashion untuk masa depan yang menguntungkan semua kelompok.

Birokrasi di Indonesia adalah lembaga janus faced. Sebagai agen perubahan di percayakan dengan tugas-tugas perbaikan social dan ekonomi dan menciptakn pemimpin masa depan.

Selain dikaitkan dengan dengan budaya abangan, birokrasi datang untuk menentukan status priyayi. Asal usul elit modern di Indonesia dapat di telusuri kembali melewati era kolonial dengan pengiringan kerajaan jawa. Jika kita dapat mengamati salah satu fakta mencolok dari konstinuitas, selama dua abad para elit jawa tidak keluar dari tambatan tradisional.

Pada paruh pertama millennium, bagaimanapun para pejabat birokrat jawa, mereka adalah hamba raja. Mereka mungkin bergiliran mengisi kantor, masing-masing hanya mengabdiakan sebagian waktu untuk rajanya. Meskipun pejabat sekuler dan pejabat sekral dibedakan, laki-laki raja itu pelayanannya dalam kapasitas pribadi bukan fungsional, mereka bahkan tidak jelas di pisahkan menjadi komponen-komponen militar dan nonmilitary.

Sebut saja Kerajaan Mataram, yang merupakan kerajaan islam pertama di pulau Jawa. Kerajaan ini terbentuk secara berangsur-angsur melalui proses-proses pembudayaan dan konflik yang luar biasa terhadap budaya nusantara yaitu hindu dan budaya jawa. Pada akhirnya islam bersatu dengan jawa sehingga terjadi singkronisasi kebudayaan sehingga pada akhirnya islam dan kraton pun tidak bisa dipisahkan lagi.

Raja Mataram merupakn khalifah Allah di muka bumi sehingga pada waktu yang cukup lama upacara kebudayaan dan agam berpindah ke mesjid. Sedangkan Belanda menekan masyarakat untuk memperluas kopi, rempah-rempah dan tanaman lainnya dengan memonopoli semua hasil bumi di Indonesia.

Ada seseorang pangeran Yogyakarta yaitu pangrtan Diponegoro berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui panji-panji kerajaan Mataram yang telah menyatu dengan islam.

Pangeran Diponegoro telah mnggunakan lambang islam dalam penbrontakan terhadap kolonial Belanda pada awla abad ke 19. Tekanan terhadap kerajaan Mataram khususnya kepada perkembangan islam datang secara bertubi-tubi sehingga pemerintah belanda memerintahakan kepada bawahannya, pejabat bupati yang berada di daerahnya untuk menghentikan penyebaran islam dan dakwah-dakwah yang ada didalam tempat ibadah orang muslim dan bahkan melarang adzan di tempat tersebut.

Aparat kolonial yang sudah lebih atau kurang  berhasil terlindungi dari guncangan politik partisan di Hindia Belanda sangat di pengaruhi oleh kumandang konflik paska kemerdekaan politik. Dari kebijakan birokrasi berubah menjadi hadiah politik. Abangan di rendahkan oleh partai PNI dan bercekcok di departemen dan negeri. Sedangkan santri berbasis Nahdatul Ulama menguasai departemen agama. Dalam kondisi darurat pada tahun 1950-an dimana petugas mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dan meletakan pemberontakan di Sulawesi dan Sumatera.

Volksraad merupakan reformasi atas dirancangnya korp di Indonesia; dewan baru bukan kekuasaan legislate ftetapi sebuah tambahan penasehat kolonial. Ketua ditujuk oleh kerajaan belanda dan setengah dari anggota adalah gubernur belanda dan setengah lainya dipilih dalam suatu sisitim yang kompleks pemilihanya tidak langsung. Salah satu cara Belanda untuk menbatasi cakrawala Volksraad dalam status quo adalah dengan menggambar berat pada pejabat kolonial baik Eropa maupun pribumi. Dari tujuh puluh lima orang hindia timur, sekitar dua pertiganya adalah pegawi negeri sipil.

Tak diragukan lagi pemikiran yang digunakan pada saat itu, penduduk asli belum sadar politik dan hanya pengimbang birokrasi. Diantara pejabat yang cerdas dapatmembahas masalah pemerintah tetapi dalam terang pembicaraan radikal Volksraad oleh politisi tidak bekerjasama seperti seperti Soekarno. Banyak diantaranya datang dari latar belakang liberal.

Bagaimanapun kerjasama prevelensi antara anggota Indonesia dengan latar belakang geristokrat dan karir pegawai negeri sipil, Volksraad dan korps administrasi pribumi bukan suatu yang sama. Di luar realitas Volksraad sebagai konsensi birokrasi hanya berbanding dalam tujuan teoritis perakitan perwakilan sepenuhnya dibedayakan. Sedangkan administrasi pribumi relatf sejenis, sangat jawa dan abangan dan terpusat di jawa.

Fitur yang membedakan Volksraad dengan layanan sipil bahwa anggota dewan bisa dan secara terbuka mengkritik pemetintahan. Hamper stu decade kemudian lima anggota indonrsia dari Volksraad mengedepankan solisinya; pemerintah Belanda diminta untuk mengadakan konferensi delegasi dari Belanda dan Hindia dimana akan dibahas masalah pelimpahan kekuasaan secara bertahapke koloni.

Di adakan pertemuan di Batavia untuk meminta dukungan public dengan tujuan mendapatkan resolusinya.  Sutarjo mrngatakan bahwa sebagai pejabat ptblik ia telah diperkenalkan dengan gerakan politik dan ia percaya pelayanan sipil dapat menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah. Meskipun itu ia menegaskan kembali komitmenya untuk peran peiyayi.

Pemerintah Jepang di Jawa membentuk dewan penasihat (CSI) untuk meminta dipilihnya pemimpin adat atas tujuan perang jepang dan untuk sebagai sayap pemreintah meliter. CSI bertemu dengan Volksraad di dedung lamadi Jakarat dan seperti dua anggota sebelumnya kedua anggotaan yang ditunjuk dan tidak langsung diplih. Namun dibalik kesamaan terdapat perbedaan penting.

Mesipun keanggotaan adat dari dua badan tidak tumpang tindih, mereka yang duduk di CSI 17 persen pernah bertugas di komposisi Volksraad. Dari kedua kelompok pada dasaenya berbeda. Nasionalis radikal dan juru bicara islam teroganisr oleh tidak adanya virtual nerak dari dewan rakyat. Mereka tidak di terima dalam Volksraad.

Island dan pemimpin nasionalis bebagi mandat poltik umumnya dalam masalah anti kolonia yang dibedakan dengan ideologi agama. Menurut militant mislim, bangsa hanya bisa didekati dengan kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta segala sesuatu.kaum nasionalis tidak membutuhkan pembenaranseperti itu. Kedua kelompok juga besaing dalamvisi masa depan. Di mata nasionalis, kemersekaan akan memungkinkan Indonesia untuk memasuki ras menuju kemajuan bersama Negara-negara lain di dunia.

Kesatuan politik lintas budaya sebagian bergantung pada representasi yang memadai di lembaga-lembaga politk kelompok budaya penting. Tekanan dari kerusuhan pada posisi jawa dan Jepang memburuk di pasifik menyebabkan pembentukan tubuh untuk investigasi kenerdekaan indonsia (adan Penyidik Kemerdekaan Indonesia BPKI) yang diresmikan di bawah bendera Indonesia dan Jepang Mei 1945 di gedung Volksraad. Pada bulan Juli, BPKI telah menyusun konstitusi untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam komposisi mereka, BPKI dan PPKI tidak mengambil keuntungan seperti muslim telah terdaftar di CSI namun kembali ke tradisi awal Volksraad. Perwakilan dari elit islam dinaikan 14 persen oleh CSI, 15 persen untuk BPKI dan tujuh persen untuk PPKI. Kekuasan dari sudut pandang islam, tidak representative dari BPKI dan PPKI yang dikombinasikan untuk subkomite.islam dari BPKI melakukan pembukaan untuk menyusun draf konstitusi yang akan disandarkan kepada tuhan dengan kewajiban untuk melaksanakan hikim islam bagi penganutnya.

Islam diisolasi sebagai kekuatan politik yang kuat pada periode 19 agustus 1945. Dalam tahun-tahun berikutnya politik budaya Indonesia didominasi oleh muslim. Pada tahun 1950 partai masyumi merupakan salah satu yang terkuat dan terlibat dalam pemberontakan regional. Dalam praktik kekuatan isla hnya mampu untuk memastikan jalan buntu. Dan dalam suasaba anti komunis seolah-olah menguntungkan bagi organisasi islam. Partai muslim Indonesia (PARMUSI)mencoba mrngubah basis masyumi untuk pemilu kedua pada tahun 1971. Tetapi Suharto dan abangan tidak tidak bisa melupakam pemberontakan 1950-an dan tidak menikmati momok islam.

Meskipun kebijakn Soekarno berbeda tajam dari Soharto dalam urusan ekonomi dan urusan luar negeri, dalam politik domestic orde barudiintensifkan dibawa naungan militer terutama abangan trasisi isolasi syariah dan dominasi eksekutif atas badan perwakilan yang terus hampir tidak terputussejak periode kolonial.

Related Posts