Showing posts with label HUKUM DAN POLITIK. Show all posts
Showing posts with label HUKUM DAN POLITIK. Show all posts

2013-01-20

Unsur Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)



A.    Unsur Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berusia 37 tahun. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang, ada tuntutan persamaan hak antara hak laki-laki dan perempuan yang terus menerus diperjuangkan di Indonesia. Dalam hukum adat seorang perempuan tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat. Simbol-simbol yang ada melambangkan perempuan menjadi “pelayan/mengabdi pada suami”. Agama Hindu juga menentukan syarat dan sahnya perkawinan untuk memperoleh anak. Dalam agama Budha perbedaan jender secara tegas terdapat pada ikrar isteri yang baik, setia, mengabdi pada suami dalam susah dan senang,serta taat pada petunjuk-petunjuk suami untuk menjadi ibu yang baik. Agama Kristen Protestan mengikuti hukum Negara untuk sahnya perkawinan.
Salah satu kebijakan negara adalah dirumuskannya kesetaraan gender dalam bidang hukum. Namun, dalam kenyataannya hukum perkawinan belum memberikan kesetaraan jender, sehingga merugikan perempuan. Tidak jarang kita menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan (anak), ketidak cocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain. Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain, cukup banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita.
Continue Reading »

2012-11-29

MAKALAH TENTANG NEGARA

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara bisa menjadi jembatan penghubung antara kebebasan yang satu dan yang lain. Kebebasan kita merampaas barang orang lain, misalnya rakyat titipkan Negara, dan timbal baliknya Negara menjamin hak milik seseorang. Hasil dari jual beli kebebasan inilah yang kita namakan hokum. Selain hak milik, kebebasan melakukan kekerasan terhadap orang lain juga kita harus titipkan kepada Negara. Alasannya, utnuk menghindari pertempuran fisik antara manusia satu dan manusia lainnya. Dinamika masyarakat disekitar kita telah membuktikannya. Disaat terjadi perselisihan dimana emasi setiap orang meningkat, jika tidak dicegah akan timbul perkalihan. Jika kekerasan tidak dijamin, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan si lemah, ia akan menjadi sasaran manusia lain, padahal, si lemahjuga perlu penghargaan dan pengakuan sebagai manusia.
Jika dilihat secara mendalam Negara memiliki fungsi mewujudkan hak-hak warga negaranya merujuk pendapat Friedrich Hegel, Negara merupakan organisasi yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dengan kemerdekaan universal hal ini mirip dengan apa yang dipaparkan Isiyah Berlin tentang Negara yang memiliki fungsi untuk menjembatani pertarungan antara kebebasan positif dan kebebasan negative. Jadi Negara memiliki wewenang penuh mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas masyarakat.
Dalam struktur masyarakat selalu ada dikotomi antara pengatur dan yang diatur. Jika zaman feudal rakyat diperintah oleh para bangsawan, diera globalisasi pemerintahan dijalankan oleh elit politik. Namanya saja elit, sehingga jumlahnya pasti lebih sedikit dan lebih pintar ketimbang rakyat yang diatur. Nah, dalam praktiknya orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak harus dipilih oleh rakyat. Hal ini terkait dengan kepercayaan dan legitimaasi rakyat kepada para penyelenggara Negara. Pemilihan pejabat pengelola Negara harus terlaksana secara jujur dan adil.

B. Rumusan Masalah

Continue Reading »

RELASI AGAMA DAN NEGARA

RELASI AGAMA DAN NEGARA

Para sosiologi teoetisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan Agama dan Negara. Teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran :

1. Paradigma Intergralistik
Dalam paradigma intergralistik, agama dan negara menyatu (intergreted). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Illahi" (divine soveregnty), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "Tangan Tuhan".

2. Paradigma Simbiotik
Agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembanga. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.
Continue Reading »

2012-11-27

RELASI ISLAM DAN NEGARA

RELASI ISLAM DAN NEGARA

MENURUT MUHAMMAD SA’ID AL-ASYMAWIII 

A.Prawacana
Wacana tentang agama dan negara, seolah tidak akan pernah ada habisnya. Dua buah institusi ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya, yang mana agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran (justifikasi) dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama tersebut. Sedangkan negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya pada masyarakat itu. Di sini bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakatnya (agama) tetapi bisa juga apa yang ditetapkan negara itu berlawanan atau tidak sejalan dengan agama tergantung bagaimana sistem yang dianut oleh sebuah negara tersebut, yang kemudian menimbulkan benturan-benturan antara agama dan negara. Persinggungan antara agama dan negara menimbulkan suatu hubungan yang kadang-kadang saling menguntungkan dan bisa jadi saling mencurigai dan bahkan bisa juga saling menindas.

Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu Paradigma Integralistik, Paradigma Simbiotik, dan Paradigma Sekularistik.

Continue Reading »

RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA

RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA

A. Pengantar

Nampaknya saat ini bangsa Indonesia semakin lupa bahwa bumi ini semakin tua, dan tak dapat dipungkiri bahwa bumi tempat hunian umat manusia adalah hanya satu. Namun telah menjadi sunnatullah, bahwa para penghuninya terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Dengan demikian kemajemukan adalah suatu keniscayaan dan merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. Keragaman terdapat di pelbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Pluralitas tidak hanya terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat, bahkan terjadi pada lingkup negara (Ghazali, 2009). Manusia adalah sebagai makhluk homo socious tetapi juga sebagai makhluk homo religious, manusia selain sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, juga sebagai maklhuk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia tidak dapat mengelak dari sifat kodratnya sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manusia menghadapi dua hak dan wajib, yaitu sebagai makhluk Tuhan diberikan berbagai kenikmatan dan hak, dan sebagai warga masyarakat negara memiliki hak namun juga harus memenuhi wajibya bagi orang lain. Hidup dalam suatu masyarakat negara itu tidaklah sendirian melainkan senantiasa bersama orang lain, kadang kesadaran yang demikian ini justru sulit dipahami oleh manusia modern dewasa ini.     

Di era globalisasi dewasa ini telah banyak diramalkan oleh para cendekiawan dunia bahwa keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga jikalau segenap elemen kebangsaan tidak memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut akan mengalami krisis kebangsaan atau bahkan dapat mengalami keruntuhan. Bangsa Indonesia yang hampir mencapai enam puluh empat tahun merdeka ini persoalan kenegaraan dan kebangsaan bukannya menatap kedepan mengatasi persoalan kesejahteraan dalam hidup bersama, malainkan terdistorsi ke kancah persoalan kebangsaan yang seharusnya sudah kita hayati bersama. Sebagai contoh adalah persoalan kehidupan keagamaan di negara Indonesia yang pluralis ini yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa, akhir-akhir ini dalam kenyataannya semakin menunjukkan kekurang dewasaan sebagian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya kasus Ambon, kasus Poso, kasus Sampit, kasus Achmadiyah, kasus Monas, dan kasus lainnya. Derivasi nilai ketuhanan dalam kehidupan kebangsaan dewasa ini semakin menunjukkan kerancuan derivatif, artinya penjabaran secara ‘das sein’ di dalam masyarakat secara objektif menimbulkan kesimpangsiuran, dan nampak dalam derivasi normatif yuridis belum menunjukkan esensi negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pada kancah politik misalnya sering disebut secara dikotomis dalam kehidupan politik kita disebutkan adanya partai sekuler yang berabsis nasionalis dan partai agama yang berbasis agama (Islam). Dalam kenyataannya partai nasionalis adalah religius, dan partai yang berdasarkan agamapun juga nasionalis.

Continue Reading »

2012-11-26

MAKALAH KONSEP DASAR KONSTITUSI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara garis besar konstitusi merupakan seperangkat aturan main dalam kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga Negara dan Negara itu sendiri. Konstitusi suatu Negara biasa di sebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) . dalam pengembangan Negara dan warga Negara dan warga Negara yang demokratis, keberadaan konstitusi demokrasi lahir dan Negara yang demokrasi.
Namun demikian, tidak ada jaminan adanya konstitusi yang demokratis akan melahirkan sebuah Negara yang demokratis akan melahirkan sebuah Negara yang demokratis. Hal itu disebabkan oleh penyelewengan atas konstitusi oleh penguasa otoriter. Oleh karenanya akan diuraikan lebih menyeluruh unsure-unsur penting dalam konstitusi.

B. Rumusan Masalah
1) Apakah konsep dasar (Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup) konstitusi itu?
2) Apa saja klasifikasi konstitusi itu?
3) Begaimanakah sejarah perkembangan konstitusi dinegara Indonesia?
4) Apakah yang dimaksud dengan konstitusi sebagai piranti kehidupan bagi Negara demokratis?
C. Tujuan dan Manfaat Makalah
Makalah ini untuk bentuk demontrasi kami sebagai mahasiswi untuk menyadarkan pemerintah bahwa adanya penerapan konstitusi dalam pemerintahan yang berasaskan demokrasi itu penting.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Konsep Dasar Konstitusi
a) Pengertian Konstitusi
1) Kontitusi itu berasal dari bahasa parancis yakni constituer yang berarti membentuk.
2) Dalam bahasa latin konstitusi berasal dari gabungan dua kata yaitu “Cume” berarti bersama dengan dan “Statuere” berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu, sehingga menjadi “constitution”.
3) Dalam istilah bahasa inggris (constution) konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturn-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
4) Dalam terminilogi hokum islam (Fiqh Siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan DUSTUS yang berati kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara.
5) Menurut pendapat James Bryce, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara yang diorganisir dengan dan melalui hokum. Dengan kata lain konstitusi dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan hubungan diantara keduanya.
b) Tujuan Konstitusi
Secara garis besar konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berate pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah diastu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk dipihak lain.
c) Fungsi Dan Ruang Lingkup Konstitusi
Dalam berbagai literature hokum tata Negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk system politik dan hokum Negara. Oleh karena itu ruang lingkup undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang :
1) Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
2) Tingkat-tingkat tinggi pembangunan ketatanegaraan bangsa.
3) Pandangan tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan dating.
4) Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Continue Reading »

2012-10-20

KONSTITUSIONALISME


Konstitusionalisme adalah suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusionalisme sebenarnya merupakan antitesis dari paham sentralisasi yang dulu marak berkembang di eropa pada abad pertenahan. Raja atau penguasa sebagai inti kekuasaan memerintah dengan tangan besi, sewenang-wenang. Perkembangan sentralisme ini mengambil bentuknya dalam doktrin ‘king-in-parliament’ yang pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. Perkembangan ini pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di mata rakyat yang kemudian menginginkan reformasi konsep kekuasaan penguasa. Dari sinilah kemudian lahir istilah pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Sehingga tidak heran jika kemudian konstitusionalisme dianggap sebagai sebuah keniscayaan di zaman modern seperti sekarang.
Continue Reading »

2012-02-18

Freies ermessen dan Konsepsi negara

Freies ermessen

adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintahan, yang menurut Marcus Lukman, diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah atas dasar fungsi pemerintah, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, dan kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari konsep Negara hukum modern (welfare state). Namun, tentu saja kewenangan ini (freies ermessen) tidak dapat digunakan tanpa batas dan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.       Bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik

b.      Merupakan tindakan aktif dari administrasi Negara

c.       Dimungkinkan oleh hukum

d.      Atas inisiatif sendiri

e.       Bertujuan untuk penyelesaian masalah-masalah penting yang timbul secara mendadak

f.       Dapat dipertanggungjawabkan


Menurut Laica Marzuki, freies ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian komplek. Dalam prakteknya, freies ermessen, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
Continue Reading »

2012-02-05

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

  • Tipe-Tipe Ideologi

  • Perkembangan Ideologi Dunia

  • Ideologi dan Konstitusi: Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

  • Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

  • Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

  • Peran Mahkamah Konstitusi

Continue Reading »

2012-02-04

Islam dan Demokrasi

Apa kaitan antara Islam dan demokrasi di Indonesia? Apakah Islam sejalan dengan demokrasi atau sebaliknya? Bagaimana kira-kira konstribusi Islam dan demokrasi di Indonesia pada masa datang? Apakah Islam di Indonesia masih punya masa depan? Empat untai pertanyaan sederhana namun penting ini relevan diajukan pada khazanah Islam yang mendedahkan wacana Islam dan demokrasi di Indonesia.
Membedah wacana Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan, dan pemerintahan di satu sisi, serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar Islam, pada sisi yang lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justeru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun, tentu saja, amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin penting dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah menelaah buku-buku yang temanya saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya.
Jika dibandingkan antara buku yang satu dengan yang lainnya, maka ada (nuansa) persamaan-persamaannya, tapi juga ada (nuansa) perbedaan-perbedaannya. Dibandingkan buku lainnya, karya Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (2001, Edisi Bahasa Indonesia), tampaknya lebih menarik dan bermutu, baik dari cara penyajiannya maupun bobot isinya. Untuk itu, khazanah dalam tulisan ini, lebih difokuskan pada karya Hefner. Entah kenapa para ilmuwan dan Indonesianis yang berasal dari Barat (atau luar Indonesia) sebut saja di antaranya Martin van Bruinessen, Greg Fealy, Greg Barton, Daniel Lev, William Liddle, Harold Crouch, Mitsuo Nakamura, dan Hefner sendiri, seringkali menelorkan karya yang lebih menarik dan berbobot, dibandingkan dengan karya para ilmuwan Indonesia jika membahas tema yang (hampir) sama berkaitan dengan fenomena Indonesia. Ilmuwan asing tampaknya lebih cermat, tekun, teliti, profesional, dan luas perspektif keilmuannya dibandingkan dengan ilmuwan Indonesia. Ini bukan pandangan yang bias asing, melainkan berbicara tentang kenyataan.
Kita bisa periksa dan bandingkan antara karya ilmuwan asing dengan ilmuwan Indonesia, tentang berbagai hal yang berbau Indonesia yang cukup banyak bertebaran di tanah air. Sebutlah buku yang sama-sama punya titik sentral telaah wacana Islam dan Politik di Indonesia pada era Orde Baru. Cuma untuk sekadar perbandingan, beberapa buku memulainya dengan wacana Islam dan politik pada era Orde Lama.
Untuk menepis kesalahpahaman tentang bukunya yang mengekspos wacana “demokrasi”, terlebih dahulu Hefner mengajak pembaca untuk meletakkan wacana “demokrasi” pada proporsinya yang pas. Hal ini penting karena hingga sekarang, demokrasi—yang antara lain berisi nilai-nilai pluralisme, kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, dan partisipasi—di satu sisi mempesona banyak orang, tapi di sisi lain juga mengundang skeptisisme. Kelompok yang skeptis biasanya memandang demokrasi sebagai wacana yang berasal dari Barat, yang tentu saja tidak mungkin sesuai dengan budaya lain di luar Barat. Bahkan ada yang menganggap bahwa demokrasi, juga civil-society(dari sini mungkin Hefner mendapat istilah “civil-Islam”), merupakan cangkokan dari Barat, dan bagian dari proyek imperialisme Barat yang terselubung dengan retorika yang manis, enak, dan menarik. Inilah kecongkakan dan kekejaman Barat yang membungkus proyek Imperialisme dengan retorika yang indah dan luhur.
Hefner sebagai orang Barat mungkin saja bisa dianggap bias Barat. Demokrasi secara geneologis berasal dari Barat. Tapi, Hefner dan Barat ternyata juga punya argumentasi yang (cukup) baik untuk menepis prasangka-prasangka itu. Dalam dua titik ekstrem sikap terhadap demokrasi, baik yang menerima secara utuh maupun menolaknya, maka biasanya muncul “jalan tengah” yakni sikap kritis untuk belajar dari nilai-nilai demokrasi yang berasal dari Barat dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Yang bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal pun bisa dipakai, sementara yang tidak bisa dikontekstualisasikan dengan budaya lokal sebaiknya ditepiskan. Hefner sendiri punya keyakinan bahwa jika dikontekstualisasikan dengan tepat, wacana demokrasi bukanlah konstruksi ikatan budaya yang hanya relevan dengan konteks masyarakat Barat.
Kunci sebenarnya ke arah daya tarik lintas kultural demokrasi bukanlah peniruan atau “westernisasi”. Melainkan dialog dan kontekstualisasi. Menurut Hefner, beberapa pemikir muslim telah punya opini bahwa suatu perspektif dialogis lintas kultural adalah titik masuk yang lebih baik untuk memaknai demokrasi modern ketimbang pendekatan filologis sempit yang membekukan gagasan-gagasan masa lalu Barat yang mistis. Dalam konteks ini, Hefner memutuskan untuk malampaui batas-batas pelatihan akademiknya dan bersepakat bagaimana seseorang berpikir tentang demokrasi dan reformasi agama dalam tradisi non-Barat. Penerimaan gagasan demokrasi di luar Barat tidaklah menjanjikan kebenaran, tapi lebih memperkaya.
Kunci kemungkinan demokrasi tidaklah tunggal melainkan beragam. Ia dibangun berdasarkan intervensi strategis pada beberapa titik dalam lingkaran demokrasi, yaitu asosiasi sipil, pers, dan peradilan bebas, distribusi kesejahteraan dan kesempatan yang merata dan tentunya pula dukungan publik terhadap rakyat dan pimpinan yang memiliki komitmen terhadap tujuan ini. Menurut Hefner, tidak ada demokrasi yang cocok untuk semua, melainkan beragam bentuk yang dihubungkan oleh kemiripan keluarga. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan toleransi dalam keragaman tidak hadir dalam instruksi yang dapat dipaksakan untuk seluruh tempat dan waktu. Nilai-nilai ini mengikuti pedoman praktis dan partikularitas tempat dimana ia dilaksanakan. Bahkan, di Eropa Barat modern, kita tahu keseimbangan capaian antara nilai-nilai demokrasi beragam menurut tempat dan waktu (hlm. 356).Sejarah tidak pernah berakhir, tidak ada kemenangan idealitas demokrasi yang definitif. Zaman kita tetap zaman percobaan demokrasi, dan apakah lebih baik atau lebih buruk, putusan sejarah akan beragam. 
Asumsi Hefner tentang demokrasi sebagaimana diurai di depan perlu dikenali karena kacamata “demokrasi”-lah yang dipakai Hefner untuk menilai perjalanan Islam di Indonesia. Sebagai seorang antropolog sosial, Hefner mencoba menampilkan karya yang bersifat antropologis. Ini sebenarnya sebuah tantangan karena Islam dan demokrasi merupakan topik yang begitu luas. Hefner melakukan penelitian tentang Islam dan demokrasi di Indonesia. Ada kecenderungan baru dalam bidang antropologi dan ilmu humaniora yang coba dijejaki Hefner.
Antropologi pada awal 1990-an mangalami transformasi besar. Dengan meninggalkan masyarakat berskala kecil yang telah menjadi perhatian lama, antropologi dan gerakan para antropolog beralih ke studi masyarakat yang kompleks dan mendorong pencarian spirit yang dalam di bidang tersebut. Dalam soal penelitian tentang Islam dan demokrasi di Indonesia sebagaimana dilakukan Hefner, beberapa ilmuwan Indonesia heran, apa yang bisa dikatakan seorang antropolog tentang topik yang begitu luas seperti Islam dan demokrasi?
Proyek penelitian Islam dan demokrasi di Indonesia ini memang berbeda dengan yang umumnya dilakukan di bidang antropologi. Para antropolog Indonesia telah lama mencitrakan diri mereka sebagai spesialis petani, komunitas-komunitas berlingkup kecil, dan masyarakat pinggiran lainnya. Sementara di sisi lain topik Islam dan demokrasi menjadi bidang garapan para ahli politik, sosiolog, dan para ahli lainnya yang lebih merupakan fokus dari pergerakan pusat pada era modern ketimbang pinggiran yang penuh pertentangan.
Dengan alasan yang berbeda, teman-teman Hefner di lingkungan antropologi Amerika juga skeptis tentang ide antropologi demokrasi sebagaimana (akan) dirintis oleh Hefner. Muncul beberapa pertanyaan, apakah gagasan-gagasan seperti demokrasi dan masyarakat sipil bisa menjadi segala sesuatu lebih dari sekadar konstruksi budaya masyarakat Barat modern. Akan tetapi Hefner jalan terus, dan ternyata berhasil memuncukan karya yang gemilang dan mendapat pujian banyak orang. Dibandingkan buku lain, semisal karya Aminudin, Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, Thaba,Islam dan Negara dalam Politik Orde baru dan Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, kemasan buku Hefner—terutama dilihat dari sampul bukunya—terkesan lebih ilustratif, imajinatif, dan ekspresif.
Buku Hefner ini merupakan karya antropologi sosial dan sosiologi sejarah. Justeru karena merupakan karya antropologi sosial dan sosiologi sejarah, maka metodologi yang dipakai Hefner bukanlah metodologi sejarah klasik, dengan titik tekan kehati-hatian terhadap kronologi peristiwa, yang telah lama dianggap baku. Berbeda dengan ini, uraian Hefner meliputi sampel-sampel selektif tentang momen dan peristiwa-peristiwa kunci, juga wacana-wacana penting di sekitar demokrasi kaitannya dengan Islam di Indonesia. Dari sini dia mencoba menarik kesimpulan umum tentang bagaimana politik Islam bekerja, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan proses demokratisasi.
Dalam soal itu, karya Hefner tampaknya berbeda dengan karya-karya lainnya tentang ekspresi politik Islam di Indonesia, seperti tulisan Aminudin, Karim, dan utamanya Thaba, yang memakai pendekatan sejarah klasik dan memberi titik tekan pada kronologi peristiwa. Karya Hefner yang dihasilkan dari penelitian panjang—baik riset pustaka, lapangan, dan interview—sepanjang tahun 1991-1998 (tujuh tahun!) digarap dengan format dan alur yang sederhana, lugas, enak dibaca, tapi juga mendalam. Ini berbeda dengan tiga karya lainnya tulisan Aminudin, Thaba, dan Karim, yang teknik penuturannya kurang lancar, strukturnya njlimet, terutama terasa dalam awal-awal tulisan yang bertele-tele dan agak menjenuhkan.
Hal itu tampaknya bisa dimaklumi karena tiga tulisan yang telah diterbitkan ini berasal dari karya akademis yang berwatak (terlalu) ketat dan kering, masing-masing Aminudin (berasal skripsi S1), Thaba (berasal dari tesis S2), dan Karim (berasal dari disertasi S3). Jika penerbit tiga karya ini cukup jeli terhadap format buku yang familiar dan enak dibaca, harusnya tiga karya ini mengalami fase penyuntingan yang ketat sebelum diluncurkan ke khalayak pembaca. Misalnya saja dengan cara memangkas format skripsi-tesis-disertasi-nya yang kaku dan ketat, kemudian mengadaptasinya menjadi buku yang enak dibaca. Selain itu, dibandingkan dengan Aminudin, Thaba, dan Karim, Hefner lebih punya kejelian dalam menghadirkan wacana-wacana yang penting dan menarik di sekitar Islam dan demokratisasi di Indonesia. 

Karya Hefner ini mencoba menyajikan sebuah antropologi-sosial tentang demokratisasi di dalam mayoritas masyarakat muslim yang dilihat melalui capaian-capaian dan kemunduran-kemundurannya. Hampir sama dengan tiga buku lainnya karya Aminudin, Thaba, dan Karim, karya Hefner mendedahkan kelebihan dan kekurangan Islam dalam pentas politik, kekuasaan, pemerintahan, dan negara. Dalam fase sejarah tertentu, Islam sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, tapi dalam momen sejarah lainnya Islam berseberangan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Islam kadang ikut mencerahkan, tapi juga sekaligus menggelapkan kebudayaan dan peradaban.
Menurut Hefner, politik Islam (atau juga Islam politik-pen) tidak monolitik, tetapi plural, sebagaimana politik pada semua peradaban (hlm. 21). Inilah tesis penting untuk menelaah Islam dan demokratisasi di Indonesia, sebagaimana diurai secara cukup panjang lebar oleh empat buku ini. Islam begitu kaya warna dan banyak wajah, sehingga tidak selalu bisa dipetakan secara baik, memuaskan, dan representatif. Jika fenomena Islam dan demokrasi serta Islam dan politik dituliskan dan dibakukan, seringkali masih saja ada hal-hal yang terlewatkan dan tak terkatakan.
Melalui penelitiannya yang tajam dan mendalam, dan dengan perspektif “antropologi demokrasi”-nya, menurut penerbit buku ini—ISAI—Hefner menunjukkan modal sosial dari sejarah Islam Indonesia bagi sumbangannya untuk demokratisasi. Akan tetapi, sekaligus dengan itu, ia memberikan titik lemahnya yang bisa memukul balik upaya-upaya demokratisasi. Sebagai seorang antropolog dan Indonesianis, Hefner telah seperempat abad lebih memperhatikan Indonesia. Dengan begitu, Hefner telah punya otoritas yang cukup memadai untuk mengkaji Indonesia. Hefner telah dikenal dengan beberapa kajiannya menyangkut hubungan agama, kapitalisme, negara, dan demokratisasi, dengan rujukan kasusnya Islam di Indonesia.
Buku Hefner yang diterjemahkan ke edisi Indonesia sesuai dengan judul edisi Inggrisnya ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis peristiwa dan momen-momen penting dalam belantara sosial-politik Indonesia, kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya peran yang disumbangkan oleh Islam. Deskripsi dan analisisnya dimulai dari era Orde Lama-nya Soekarno tahun 1940-an hingga tumbangnya rezim Orde Baru-nya Soeharto di tahun 1998.
Dalam fase sejarah itu, karena Islam hadir dalam wajahnya yang sangat beragam, maka di satu sisi, Islam punya peran serta yang (cukup) signifikan dalam proses demokratisasi, tapi di sisi lain, Islam (kadang) juga menghambat proses demokratisasi. Analisis terhadap faktor Islam kaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia tentu sangat penting karena pemeluk Islam merupakan populasi mayoritas penduduk di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang pemeluk Islamnya terbesar.
Selain persentuhannya dengan negara dan kekuasaan, dalam konteks demokrasi, menelaah Islam kaitannya dengan pluralitas masyarakat yang tinggi dan menghampar di Indonesia pun sebenarnya, menjadi sedemikian menarik. Inilah yang coba dilakukan oleh Hefner, Aminudin, Thaba, dan Karim. Demokrasi memang bukan hanya persoalan hubungan antara masyarakat (sipil) dengan negara (pemerintahan), tetapi juga menyangkut hubungan antar masyarakat itu sendiri yang basis nilai dan basis kesadarannya—untuk konteks Indonesia—sedemikian beragam.
Demokrasi sudah barang tentu mengandaikan tatanan pemerintahan dan struktur masyarakat yang (lebih) sehat, baik, dan beradab. Cuma, sehat-baik-beradab yang “bagaimana” dan menurut “siapa” itulah yang menjadi persoalan. Untuk itu, biarkan tafsir sejarah menghampar luas. Semakin banyak tafsir sejarah dan semakin banyak perspektif yang dimunculkan, maka akan semakin bagus. Dari pluralitas tafsir inilah generasi umat manusia akan bisa belajar secara bijak dari masa lalu pendahulunya. Pembacaan terhadap momen sejarah tertentu tidak akan pernah berhenti. Pembacaan ulang terhadap sejarah akan terus berlangsung, sampai kapan pun; apalagi terhadap peristiwa yang masih diselimuti kabut misteri, katakanlah seperti G 30 S PKI dan tumbangnya Orde Lama. Pembacaan terhadap belantara politik Islam dan Islam politik yang otomatis berkaitan dengan wacana demokrasi, juga akan terus berlangsung dalam konteks yang beragam. Ini hanya salah satu sampel di antara sekian banyak “pembacaan” terhadap Islam dan demokratisasi di Indonesia. 

Di era Soekarno, di satu sisi, Islam kadang mendukung dan menjadi bagian dari kekuasaan, sementara di sisi lain kadang menentang dan berada di luar kekuasaan. Pola seperti ini juga kita temui pada era Soeharto. Bahkan, jika dicermati, juga terjadi pada pemerintahan sesudahnya, yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Fragmen sejarah Islam dan demokratisasi cukup penting—terutama di masa rezim Soeharto-lah—yang coba dipotret oleh empat buku ini. Dalam konteks relasi dan tarik menarik antara Islam (lebih tepatnya “pemeluk Islam”) dengan rezim kekuasaan, maka rezim kekuasaan tampaknya memainkan peran yang lebih dominan.
Ini bisa dimaklumi karena kekuasaan punya power dan aparat-coersive.Rezim kekuasaan seringkali bertindak pragmatis. Demi mempertahankan kekuasaannya, maka rezim kekuasaan melakukan manuver apa saja: kadang merangkul, tapi kadang juga memberangus Islam. Untuk itu masuk akal juga jika ada ide sekularisasi, dimana agama (khususnya Islam) coba dipisahkan dari negara. Jika mendekat ke entitas negara dan kekuasaan, maka agama (Islam) sangat rentan karena bisa diperalat untuk melanggengkan kekuasaan, bahkan untuk menguasai dan menindas masyarakat. Wacana sekularisasi mendapat porsi bahasan yang panjang lebar oleh Hefner, melebihi tiga buku lainnya karya Aminudin, Karim, dan Thaba. Wacana sekularisasi yang telah lama bertiup (lagi-lagi!) dari Barat telah terjadi di era Soekarno, dan terus berlangsung di era Soeharto, bahkan era-era presiden setelahnya, yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati.
Untuk menetralisir ide-ide sekularisasi, Soekarno misalnya, mencoba merangkul komunitas agama—khususnya Islam—lewat ideologi nasakom-nya, yakni mencoba menyatukan tiga unsur penting: nasionalisme, agama, dan komunisme. Rezim kekuasaan seringkali alergi terhadap Islam politik dan Islam ideologis yang kadangkala sangat obsesif menegakkan tatanan kehidupan berdasarkan syariat Islam, hukum Islam, dan puncaknya mendirikan negara Islam. Beberapa diantaranya bahkan melakukan pemberontakan radikal bersenjata, ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara Islam. Benih-benih Islam ideologis muncul bahkan sebelum pemerintahan Soekarno, di masa pemerintahan Soekarno, dan di masa Soeharto. Di era reformasi pun benih-benih Islam politik dan Islam ideologis tetap ada, bahkan mungkin sampai kapan pun.
Dari situlah, rezim Soeharto lantas mengidap Islamo phobia (ketakutan terhadap Islam) yang berlebihan, kemudian melakukan langkah-langkah represif dengan cara mendepolitisasi Islam, atau minimal menyudutkan Islam ke pinggir, terutama pada sepuluh tahun pertama pemerintahan rezim Soeharto. Puncaknya adalah ketika terjadi ideologisasi dan pengasastunggalan Pancasila. Ini terutama dikaji secara intensif oleh Karim di bawah titel “Negara dan Peminggiran Islam Politik”.
Baru pada era 1990-an, ketika rezim Soeharto merasa menghadapi tekanan yang gencar dari berbagai kelompok pro-demokrasi, maka Soeharto pun mencoba merangkul, memanfaatkan, atau bahkan memperalat kelompok Islam yang dulu didepolitisasi dan diusir ke pinggir sejarah. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Soeharto seringkali mempromosikan Islam “kultural” sambil dengan tegas menekan Islam “politik”. Soeharto pun tidak segan-segan melakukan ritual-ritual Islam, yang menurut beberapa pengamat, lebih tampak sebagai fenomena politik daripada spiritual. Tujuannya jelas untuk mengelabui umat Islam dan mengharapkan dukungan dari umat Islam sebagai kelompok mayoritas agar kekuasaan Soeharto tidak tergoyahkan. Aminudin secara tepat mengistilahkan aktivitas keagamaan Soeharto di era 90-an sebagai “kosmetik politik” belaka (hlm. 305). Sebagaimana diungkap Hefner mengutip Douglas Ramage, tindakan pemerintah menggambarkan kebijakan kolonial Belanda yang toleran terhadap Islam (kultural-pen), tapi menindas secara bengis terhadap semua bentuk politik Islam (hlm. 216).
Di era 90-an, untuk mengamankan kekuasaannya setelah dia mendapat “serangan” dari berbagai kelompok pro-demokrasi, Soeharto mencoba mendekati dan memikat komunitas Islam dengan berbagai manuver yang halus tapi licik. Thaba mencatat beberapa di antaranya, misalnya: pendirian masjid yang terus digencarkan, pengiriman dai-dai yang sudah dilitsus ke berbagai pelosok tanah air, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pendirian pers Islam (misalnya Republika), islamisasi atau “hijauisasi” lembaga pemerintahan terutama di kabinet pembangunan VI dan lembaga DPR. dan beberapa lagi lainnya. Pada era 90-an dan terutama menjelang akhir kekuasaannya tahun 1998, Soeharto mencoba merangkul kelompok Islam seluas mungkin, khususnya kelompok Islam (ultra)konservatif. Menurut Hefner, pada era ini, Soeharto sedang memainkan kartu Islam untuk menghadapi kalangan militer dan gerakan pro-demokrasi yang telah mulai menantang kekuasaannya (hlm. 225).
Pada masa ini, ketika Soeharto gencar-gencarnya mendekati dan memainkan faktor Islam untuk menyelamatkan kekuasaannya, maka kemudian muncul istilah “Islam yang Tertundukkan” dan “Islam Rezimis” yang dilansir oleh Hefner untuk menunjuk kelompok Islam dari sayap sipil dan militer yang membentengi kekuasaan Soeharto. Yang banyak disorot oleh Hefner, terutama adalah manuver Prabowo, seorang jenderal militer menantu Soeharto yang licik dan ambisius, yang mencoba membentengi kekuasaan Soeharto dan merintis ambisi jabatan pribadinya, dengan cara menjalin konspirasi dengan kelompok Islam ultra-konservatif (ini merupakan istilah khas dari Hefner sendiri). 

Baik di era Soekarno, atau apalagi di era Soeharto, komunitas Islam tertentu lewat para pemuka agamanya, ironisnya kadangkala justeru menjadi alat legitimasi untuk mendukung kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis. Dalam berbagai kasusnya yang cukup banyak, hal ini dibentangkan dan dianalisis secara cukup baik oleh—terutama—Hefner dan Aminudin. Agama, khususnya Islam, dalam pentas sejarah tanah air, sebagaimana secara dipotret oleh empat buku ini bisa menyiratkan paradoks: kadang bisa menebar kedamaian, sekaligus memicu kekerasan.
Kekerasan terbesar dan tragedi kemanusiaan dalam sejarah tanah air dan ironisnya melibatkan komunitas Islam, misalnya terjadi setelah peristiwa G 30 S PKI, di akhir tahun 1965 dan sepanjang tahun 1966. Dalam tragedi saling bantai anak bangsa ini, diperkirakan sekitar lima ratus ribu nyawa manusia melayang. Hefner pernah meneliti peristiwa ini di Jawa Timur dan mempresentasikannya secara mendebarkan di depan kaum muda NU yang cerdas, bersemangat, tapi juga bijak. Agama kadangkala bisa juga menjadi pemicu pertikaian dan kekerasan, bahkan antar pemeluk agama yang berlainan, atau bahkan antar berbagai aliran dalam satu agama sekali pun. Aminudin dan Karim, misalnya, mencoba membahas persaingan atau konflik tersembunyi antara Islam dan Kristen, dalam fase-fase tertentu sejarah Orde Baru. Kenyataan yang ironis ini tidak diekspos—atau hanya disapa secara sepintas lalu—oleh dua buku lainnya tulisan Hefner dan Thaba. Mungkin bagi Hefner dan Thaba, kenyataan “kecil” yang “kurang nyaman” seperti itu tidak layak ditampilkan dalam momen penting sejarah.
Banyak sekali momen sejarah Islam dan demokratisasi di tanah air yang diekspos oleh empat buku ini. Berhubung ruangannya yang terbatas, maka tidak memungkinkan untuk ditampilkan secara lengkap dan agak detil. Wacana yang cukup penting dalam konteks demokratisasi bangsa dan selalu terulang pada berbagai fase sejarah tanah air, sebagaimana diurai Hefner, Aminudin, dan Thaba, adalah dialog, debat, bahkan pertikaian, antara komunitas Islam literalis dengan komunitas sekuler. Kelompok yang belakangan ini bisa berasal dari akar agama tapi juga bisa berakar dari “luar” agama. Debat antara komunitas Islam Literalis versus komunitas sekuler (yang paling lantang misalnya diwakili komunitas Islam Liberal) di seputar agama dan negara, masih ramai terjadi di era reformasi.
Dalam konteks ini, jika ditarik dalam fenomena yang lebih luas dan umum, menurut Hefner, selama dekade awal abad ke-20, gagasan nasionalisme merupakan fokus perdebatan politik paling seru di dunia Islam. Lebih dari seabad umat Islam bergumul dengan persoalan bagaimana mempertemukan politik Islam dengan gagasan kebangsaan dan kewarganegaraan. Ini kian terbukti pada akhir abad 20, tulis Hefner, dalam pertarungan antara nasionalisme sekuler (atau non-konfensional) dan nasionalisme Islam (hlm. 78).
Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang dirumuskan Soekarno, sebagaimana disitir Hefner, merupakan perpaduan yang unik antara ide-ide nasionalisme, Islam, marxisme, demokrasi liberal, dan ide-ide kerakyatan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, perpaduan berbagai ide tersebut diharapkan bisa memuaskan kalangan nasionalis sekuler dan nasionalisme Islam.
Dari bahasan sederhana di atas, bisa ditarik suatu pelajaran bahwa di masa depan Islam bisa punya sumbangsih terhadap demokrasi, bisa juga tidak. Dalam persoalan demokratisasi—sebagaimana juga ditemui pada berbagai negara di belahan dunia dalam berbagai fase sejarah—Islam ternyata berwajah dua. Di satu sisi Islam bisa sejalan dengan demokrasi, tapi di sisi yang lain justeru bertentangan. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana Islam diekspresikan oleh para pemeluknya.
Warna Islam sedemikian banyak dan beragam, sehingga persentuhan Islam dengan demokrasi, politik, negara, pemerintahan, dan masyarakat manusia di luar Islam pun, bisa sangat banyak ragamnya. Maka yang penting bukan faktor Islamnya itu sendiri, melainkan ekpresi para pemeluk Islam dalam dunia yang riil.
Lebih dari kenyataan itu, menurut Hefner, sejarah tidak pernah berakhir, tidak ada kemenangan idealitas demokrasi yang definitif. Zaman kita tetap zaman percobaan demokrasi dan apakah lebih baik atau lebih buruk, putusan sejarah akan beragam.
Continue Reading »

Politik Budaya dan Politik Kebudayaan

 Di antara agama-agama yang ada di indonesia, sejauh ini islamlah yag terkuat. pemimpin politik islam harus bangga menyebut Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbayak di dunia. Hal ini menyebabkan ketajaman dan kekerasan di Indonesia. Pada periode konflik politik yang dimulai ketika masa kolonial runtuh pada tahun 1940-an, sebagai organisasi poltik yang dimobilisasi pendukung saleh dan non-jawa perpecahan agama tumbuh dan masuk dalam daerah perpolitikan nasional. Muslim militan berjuang untuk mewujudaka Negara islam setidaknya, kehadiran islam dapat menjaga komunitas mereka dalam masa depan yang sekuler atau kristenisasi.
Masa di Jawa barat, Aceh , Sulawesi, berteriak melawan otoritas pusat dalm gerakan islam untuk masa depan mereka. Di Jawa Timur pada pertengahan 1960-an para pemimpim isalm bekerja sama dengan tentara anti-pembersihan menghancurkan utopia darisekuler. Meskipun bevariasi, politik islam tidak pernah memerintahkan kreatif mayoritas sehingga hanya bisa menaggalkan apa yang di lihat menjadai musuh.
Dampak politik islam semakin efektif disebabkan persaingan di dalam terutam antara minoritas fundamentalis dari reformis  di kota-kota yang akan kembali ke Al quran dan Sunnah.
Clifford Geerts dalam studi klasik agama Jawa, mendifinisikan Abangan, Santri dan Priyayi. Ian mengidentifikasi tiga inti structural utama di Jawa dengan; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Geerts menggambarkan abangan sebagai petani di wlayah desa, santri adalah pedagang di lingkungan pasar, dan priyayi adalah pejabat di lingkungan birokrasi. Menurut geerts, abangan keagamaan bepusat pada berbagai ritual makanan dan slamatan dan sekitarnya, tradisi santri menjunjung tinggi kinerja ritual islam dan priyayi adalah pewaris varian.
Kesulitan dalam trikotomi Geerts, bahwa hal itu menggabungkan dua dimensi, status dan agama. Sedangkan di Jawa itu tetap terpisah, priyayi merupakan krlas social dan abangan sebagai orang kecil.
Islam abangan yang anti popularis elit kolonial menghantui masyarakat Jawa dan wabah penerus mereka setelah kemerdekaan. Salah satu alasan islam di Indonesia lemah, sehingga badan perwakilan ditembus oleh otorits eskutif, bahwa abangan berpengaruh pada pimpinan militar yang bertindak seolah-olah momok ini adalah nyata.
Budaya politik elit dapat memupuk keseimbangan antara komunitas budaya dan lembaga-lembaga politik seperti yang terakhir dan tidak menekan bekas berakhirnya sectarian.


BAB I

  • Lembaga
Dalam sebuah lembaga multicultural, lebih atau kurangnya diwakila pemerintahan yang tegas mempengaruhi mereka. Masalah poltik kebudayaan adalah fashion untuk masa depan yang menguntungkan semua kelompok.
Birokrasi di Indonesia adalah lembaga janus faced. Sebagai agen perubahan di percayakan dengan tugas-tugas perbaikan social dan ekonomi dan menciptakn pemimpin masa depan.
Selain dikaitkan dengan dengan budaya abangan, birokrasi datang untuk menentukan status priyayi. Asal usul elit modern di Indonesia dapat di telusuri kembali melewati era kolonial dengan pengiringan kerajaan jawa. Jika kita dapat mengamati salah satu fakta mencolok dari konstinuitas, selama dua abad para elit jawa tidak keluar dari tambatan tradisional.
Pada paruh pertama millennium, bagaimanapun para pejabat birokrat jawa, mereka adalah hamba raja. Mereka mungkin bergiliran mengisi kantor, masing-masing hanya mengabdiakan sebagian waktu untuk rajanya. Meskipun pejabat sekuler dan pejabat sekral dibedakan, laki-laki raja itu pelayanannya dalam kapasitas pribadi bukan fungsional, mereka bahkan tidak jelas di pisahkan menjadi komponen-komponen militar dan nonmilitary.
Sebut saja Kerajaan Mataram, yang merupakan kerajaan islam pertama di pulau Jawa. Kerajaan ini terbentuk secara berangsur-angsur melalui proses-proses pembudayaan dan konflik yang luar biasa terhadap budaya nusantara yaitu hindu dan budaya jawa. Pada akhirnya islam bersatu dengan jawa sehingga terjadi singkronisasi kebudayaan sehingga pada akhirnya islam dan kraton pun tidak bisa dipisahkan lagi.
Raja Mataram merupakn khalifah Allah di muka bumi sehingga pada waktu yang cukup lama upacara kebudayaan dan agam berpindah ke mesjid. Sedangkan Belanda menekan masyarakat untuk memperluas kopi, rempah-rempah dan tanaman lainnya dengan memonopoli semua hasil bumi di Indonesia.
Ada seseorang pangeran Yogyakarta yaitu pangrtan Diponegoro berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui panji-panji kerajaan Mataram yang telah menyatu dengan islam.
Pangeran Diponegoro telah mnggunakan lambang islam dalam penbrontakan terhadap kolonial Belanda pada awla abad ke 19. Tekanan terhadap kerajaan Mataram khususnya kepada perkembangan islam datang secara bertubi-tubi sehingga pemerintah belanda memerintahakan kepada bawahannya, pejabat bupati yang berada di daerahnya untuk menghentikan penyebaran islam dan dakwah-dakwah yang ada didalam tempat ibadah orang muslim dan bahkan melarang adzan di tempat tersebut.
Aparat kolonial yang sudah lebih atau kurang  berhasil terlindungi dari guncangan politik partisan di Hindia Belanda sangat di pengaruhi oleh kumandang konflik paska kemerdekaan politik. Dari kebijakan birokrasi berubah menjadi hadiah politik. Abangan di rendahkan oleh partai PNI dan bercekcok di departemen dan negeri. Sedangkan santri berbasis Nahdatul Ulama menguasai departemen agama. Dalam kondisi darurat pada tahun 1950-an dimana petugas mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dan meletakan pemberontakan di Sulawesi dan Sumatera.
Volksraad merupakan reformasi atas dirancangnya korp di Indonesia; dewan baru bukan kekuasaan legislate ftetapi sebuah tambahan penasehat kolonial. Ketua ditujuk oleh kerajaan belanda dan setengah dari anggota adalah gubernur belanda dan setengah lainya dipilih dalam suatu sisitim yang kompleks pemilihanya tidak langsung. Salah satu cara Belanda untuk menbatasi cakrawala Volksraad dalam status quo adalah dengan menggambar berat pada pejabat kolonial baik Eropa maupun pribumi. Dari tujuh puluh lima orang hindia timur, sekitar dua pertiganya adalah pegawi negeri sipil.
Tak diragukan lagi pemikiran yang digunakan pada saat itu, penduduk asli belum sadar politik dan hanya pengimbang birokrasi. Diantara pejabat yang cerdas dapatmembahas masalah pemerintah tetapi dalam terang pembicaraan radikal Volksraad oleh politisi tidak bekerjasama seperti seperti Soekarno. Banyak diantaranya datang dari latar belakang liberal.
Bagaimanapun kerjasama prevelensi antara anggota Indonesia dengan latar belakang geristokrat dan karir pegawai negeri sipil, Volksraad dan korps administrasi pribumi bukan suatu yang sama. Di luar realitas Volksraad sebagai konsensi birokrasi hanya berbanding dalam tujuan teoritis perakitan perwakilan sepenuhnya dibedayakan. Sedangkan administrasi pribumi relatf sejenis, sangat jawa dan abangan dan terpusat di jawa.
Fitur yang membedakan Volksraad dengan layanan sipil bahwa anggota dewan bisa dan secara terbuka mengkritik pemetintahan. Hamper stu decade kemudian lima anggota indonrsia dari Volksraad mengedepankan solisinya; pemerintah Belanda diminta untuk mengadakan konferensi delegasi dari Belanda dan Hindia dimana akan dibahas masalah pelimpahan kekuasaan secara bertahapke koloni.
Di adakan pertemuan di Batavia untuk meminta dukungan public dengan tujuan mendapatkan resolusinya.  Sutarjo mrngatakan bahwa sebagai pejabat ptblik ia telah diperkenalkan dengan gerakan politik dan ia percaya pelayanan sipil dapat menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah. Meskipun itu ia menegaskan kembali komitmenya untuk peran peiyayi.
Pemerintah Jepang di Jawa membentuk dewan penasihat (CSI) untuk meminta dipilihnya pemimpin adat atas tujuan perang jepang dan untuk sebagai sayap pemreintah meliter. CSI bertemu dengan Volksraad di dedung lamadi Jakarat dan seperti dua anggota sebelumnya kedua anggotaan yang ditunjuk dan tidak langsung diplih. Namun dibalik kesamaan terdapat perbedaan penting.
Mesipun keanggotaan adat dari dua badan tidak tumpang tindih, mereka yang duduk di CSI 17 persen pernah bertugas di komposisi Volksraad. Dari kedua kelompok pada dasaenya berbeda. Nasionalis radikal dan juru bicara islam teroganisr oleh tidak adanya virtual nerak dari dewan rakyat. Mereka tidak di terima dalam Volksraad.
Island dan pemimpin nasionalis bebagi mandat poltik umumnya dalam masalah anti kolonia yang dibedakan dengan ideologi agama. Menurut militant mislim, bangsa hanya bisa didekati dengan kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta segala sesuatu.kaum nasionalis tidak membutuhkan pembenaranseperti itu. Kedua kelompok juga besaing dalamvisi masa depan. Di mata nasionalis, kemersekaan akan memungkinkan Indonesia untuk memasuki ras menuju kemajuan bersama Negara-negara lain di dunia.
Kesatuan politik lintas budaya sebagian bergantung pada representasi yang memadai di lembaga-lembaga politk kelompok budaya penting. Tekanan dari kerusuhan pada posisi jawa dan Jepang memburuk di pasifik menyebabkan pembentukan tubuh untuk investigasi kenerdekaan indonsia (adan Penyidik Kemerdekaan Indonesia BPKI) yang diresmikan di bawah bendera Indonesia dan Jepang Mei 1945 di gedung Volksraad. Pada bulan Juli, BPKI telah menyusun konstitusi untuk kemerdekaan Indonesia.
Dalam komposisi mereka, BPKI dan PPKI tidak mengambil keuntungan seperti muslim telah terdaftar di CSI namun kembali ke tradisi awal Volksraad. Perwakilan dari elit islam dinaikan 14 persen oleh CSI, 15 persen untuk BPKI dan tujuh persen untuk PPKI. Kekuasan dari sudut pandang islam, tidak representative dari BPKI dan PPKI yang dikombinasikan untuk subkomite.islam dari BPKI melakukan pembukaan untuk menyusun draf konstitusi yang akan disandarkan kepada tuhan dengan kewajiban untuk melaksanakan hikim islam bagi penganutnya.
Islam diisolasi sebagai kekuatan politik yang kuat pada periode 19 agustus 1945. Dalam tahun-tahun berikutnya politik budaya Indonesia didominasi oleh muslim. Pada tahun 1950 partai masyumi merupakan salah satu yang terkuat dan terlibat dalam pemberontakan regional. Dalam praktik kekuatan isla hnya mampu untuk memastikan jalan buntu. Dan dalam suasaba anti komunis seolah-olah menguntungkan bagi organisasi islam. Partai muslim Indonesia (PARMUSI)mencoba mrngubah basis masyumi untuk pemilu kedua pada tahun 1971. Tetapi Suharto dan abangan tidak tidak bisa melupakam pemberontakan 1950-an dan tidak menikmati momok islam.
Meskipun kebijakn Soekarno berbeda tajam dari Soharto dalam urusan ekonomi dan urusan luar negeri, dalam politik domestic orde barudiintensifkan dibawa naungan militer terutama abangan trasisi isolasi syariah dan dominasi eksekutif atas badan perwakilan yang terus hampir tidak terputussejak periode kolonial.

Continue Reading »

Hukum publik


•      Hukum tata negara : sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. 
 
•      Hukum administrasi negara : Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. 

•      Hukum acara : Hukum yang mengatur bagaimana caranya ditegakkan atau dipertahankannya suatu hukum. (hukum acara pidana, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara) Hukum tata negara : sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.  

•      Hukum administrasi negara : Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. 

•      Hukum acara : Hukum yang mengatur bagaimana caranya ditegakkan atau dipertahankannya suatu hukum. (hukum acara pidana, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara) Hukum internasional :  Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara.

•      Hukum pidana : keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak  pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum perdata  :  segala pokok  yang mengatur kepentingan – kepentingan perseorangan.

•      Hukum dagang : disebut sebagai hukum perdata khusus yang mengatur hubungan privat “istimewa” antara orang-orang sebagai anggota masyarakat atau antara orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, di antaranya pemerintahnya sebagai badan hukum. Hukum perselisihan :  Disebut dengan hukum antar tata hukum (hukum antar golongan, hukum antar daerah, hukum antar agama)

•      Hukum perdata internasional : keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara.


Continue Reading »

ILMU NEGARA

  1. Sifat dan Hakekat Negara
  2. Teori Terjadinya Negara
  3. dll

Download disini






Continue Reading »

2011-05-29

LEGAL CONTRACT TERMS AND DEFINITIONS



Contract law is a translation from English, ie contract of law, while
in the Dutch language termed overeenscomstrecht. Lawrence M. Friedman
interpret contract law is:
Legal instruments that regulate only certain aspects of the market and set the type of
particular agreement. "(Lawrence M. Friedman, 2001:196)
Lawrence M. Friedman did not explain further certain aspects of the market and the type
certain agreements. When examined aspects of the market, of course, we will examine the various
business activity that live and thrive in a market. In the various
market, it will cause a variety of contracts undertaken by the
business actors. There are entrepreneurs who entered into a sale and purchase, lease, buy
rental, leasing, and others.
Michael D Bayles interpret the contract of law or contract law is then Might be
taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement. (Michael D.
Bayles, 1987:143)
That is, the law of contract as legal rules relating to the implementation
treaty or agreement. This opinion examines the dimensions of contract law implementation
agreement made by the parties, but Michael D. Bayles did not look at tahaptahap
prakontraktual and contractual. This stage is a decisive stage in
preparation of a contract. Contracts which have been prepared by the parties will be held
also by their own.
Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal interpret the law of contract is: Our society's
legal mechanism for protecting the expectations That Arise from the making of agreements
for the future exchange of Various types of performances, Such as the compeyance of
property (tangible and untangible),
Continue Reading »

2011-05-28

IDEOLOGY Liberalism



Definition of Liberalism
Liberalism is an ideology, philosophical view, and political tradition which is based on the understanding that freedom is the primary political value. Liberalism grew out of context in medieval European society. When that society is characterized by the following two characteristics. Community members are bound to one another in a complex system of domination and strong, and the pattern of relationships in this system are static and difficult beruba
Liberal thought (liberalism) has developed since the Reformation of the Church and the Renaissance which marked the end of the Middle Ages (V-XV century). Called a liberal, which literally means to be free from restrictions (free from restraint), because liberalism offers a concept of life that is free from the supervision of church and king. This is totally contrary to the life of the medieval Western church and the king when it dominates all aspects of human life.
In general, liberalism aspire to a free society, characterized by freedom of thought for individuals. Understanding liberalism deny the existence of restrictions, especially of government and religion. Liberalism requires the existence, free exchange of ideas, a market economy that supports private business (private enterprise), which is relatively free, and a transparent system of government, and reject the existence of restrictions on individual ownership. Hence liberalism further understand the basis for the growth of capitalism.
In modern society, liberalism will be able to grow in the democratic system, this is because both are basing the majority of freedom. Compare Oxford Manifesto of the Liberal International: "The rights and conditions can only be obtained through a genuine democracy. Democracy is inseparable from true political freedom and is based on the agreement made with the conscious, free, and are well known (enlightened) from group majority , which is expressed through the ballot free and confidential, with respect for freedom and the views of minorities.
Continue Reading »

2011-05-27

Political Law



Political law is the political aspects melatar-law background and policy formation process of a particular field, it also will greatly affect the performance of governmental agencies involved in that field in applying the provisions of laws and policies, and also in determining the policies these institutions in a practical and operational level. So important political role this law, so that he can determine the alignments of a product of law and policy.
Politics behind the PSDA, on the one hand has a great ability to undermine and erode the exhausted natural resources, but on the other hand, he can maintain the sustainability and carrying capacity and utilization of natural resources in the best interests of society, amid the swift pace of development. This has shelled candidly in this edition the main article, with reference to the case of Rahman Dako, written with slick by Dr Hariadi. Through this article, he tried to describe the relationship between legal political resources with forest damage Gorontalo.
Law and politics is
Continue Reading »

2011-05-26

Understanding Democracy

Democracy is the political form of government Nowhere the power of government comes from the people, by consensus (consensus democracy), with direct referendum (direct democracy), or through elected representatives of the people (representative democracy). The term comes from Greek: δημοκρατία - "government of the people" (dēmokratía), the which was created from δῆμος (demo) "person" and κράτος (Kratos) "strength", in mid-century BC 5-4 to show the political That system existed in Some Greek city-states, especially Athens after a Popular Uprising in 508 BC. Although there is no definition, especially universally accepted, 'democracy' equality and freedom have been Identified as an Important characteristic of democracy since ancient times. These principles are reflected in all citizens are equal before the law and have equal access to power. For example, in a representative democracy, every vote equal weight, no cans restrictions be applied to anyone WHO wants to be representative, and the freedom of its citizens guaranteed by the legitimate rights and
Continue Reading »

2011-05-25

International Law Itself And Tie


1. Nature of International Law ItselfThe international community governed by international law is a law and order coordination from a number of countries, each independent and sovereign. Thus, unlike the case with the national legal order (which is subordinated), in the orderly coordination of law (international law) there are no institutions that disangkutpautkan with the law and its implementation:- In international law there is no executive power;- In international law there is no legislative body;- In international law there is no judiciary (judicial);- In international law there is no police agencies.The institutions or bodies above are the institutions necessary to enforce the enactment of a provision of law.Due to circumstances so that some groups denied the binding nature of international law, such as Hobbes, Spinoza, Austin. According to John Austin, international law is not law but merely a positive moral rules (rules of positive morality). But Austin's opinion was refuted by two things:• First, the absence of law-making body or building does not mean there is no law. For example, customary law;• Second, the issue must be distinguished between the presence or absence of law and the characteristics of effective law. The absence of institutions associated with the body of law in international law (executive, legislative, judiciary, police, etc.) are the characteristics or signs that international law has not been effective but that does not mean that international law did not exist.

Continue Reading »